Resmi Dilantik, Jokowi Menargetkan Pendapatan Warga Rp27 Juta Per Bulan dan Janji Perombakan Eselon

Resmi Dilantik, Jokowi Menargetkan Pendapatan Warga Rp27 Juta Per Bulan dan Janji Perombakan Eselon – Widodo resmi dilantik menjadi presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua 2019-2024, pada Minggu 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan lima hal yang menjadi program kerja pemerintahannya hingga 2024 mendatang.

Kelima hal itu adalah perbaikan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. sbobet

Resmi dilantik, Jokowi menargetkan pendapatan warga Rp27 juta per bulan dan janji perombakan eselon

Gita Putri Damayana,Direktur Eksekutif PSHK menilai kelima program pemerintahan Jokowi ke depan lebih banyak memfasilitasi kepentingan investor. Padahal, kata Gita, bukan itu satu-satunya tujuan regulasi. hullcrave

“Bukan regulasi tidak penting. Tapi pemahamannya Pak Jokowi hanya pembenahan, simplifikasi, kemudahan perizinan,” katanya kepada BBC Indonesia, Minggu (20/10). premiumbola

Gita mempertanyakan sejumlah persoalan hukum yang menjadi masalah nyata di masyarakat justru tak diangkat dalam pidato presiden Jokowi. www.benchwarmerscoffee.com

“Presiden Jokowi sama sekali tidak menyebutkan mengenai agenda lingkungan, itu pertama. Kedua mengenai hak asasi manusia, ketiga pemberantasan korupsi. Tiga hal itu terlihat nyata sekali absen dari pidato beliau,” tambah Gita.

Tiga persoalan yang tidak diangkat dalam pidato Presiden Jokowi ini umumnya memakan korban jiwa, yaitu topik lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan, isu HAM di Papua, serta aksi unjuk rasa 23 – 24 September lalu yang menentang revisi UU KPK.

Presiden Jokowi juga mengatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa bakal melakukan penyederhanaan jabatan ASN (aparatur sipil negara) di tingkat eselon.

Eselon yang ditempati ASN akan dipangkas menjadi dua level dan selebihnya diganti dari jabatan fungsional atau kalangan profesional.

Jokowi meminta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi.

Presiden Jokowi juga menegaskan bakal mencopot menteri, pejabat, dan birokrat yang main-main dalam menjalankan tugasnya.

Jokowi menegaskan bagi para menteri, pejabat, dan biokrat yang tidak serius, tidak akan diberi ampun dan akan dicabut jabatannya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai program penyederhanaan jabatan eselon ini bukan hal baru.

Sebab ini, telah diatur di dalam Undang Undang No. 5/2014 tentang ASN.

Lina mengatakan “Tapi sekali lagi, kalau itu dilaksanakan periode pertama, harusnya sudah selesai sekarang,” pada minggu 20, Oktober 2019.

Lebih lanjut Lina mengamati pada periode sebelumnya sejumlah kementerian sudah melakukan penyederhanaan pejabat eselon.

Tapi persoalannya, kata dia, ada juga kementerian yang menambah pos kedeputian.

“Jadi buat saya ini sama saja, deputinya harusnya dikurangi, tapi kok sekarang diperbanyak. Nggak boleh bikin lembaga kayak gitu,” kata Lina yang enggan menyebut nama kementerian-kementeriannya.

PR pemerintahan Jokowi terkait birokrasi, kata Lina, antara lain masalah politik. Biasanya, untuk menempati posisi eselon, sangat tergantung kekerabatan, dan suka atau tidak suka.

“Bagaimana menjamin kompetensi, kalau bicara masalah politik. Berani kah Pak Jokowi keras terhadap hal ini?” pungkas Lina.

Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar 16 menit, Jokowi menuturkan sejumlah target dan janji program, dari menggenjot pendapatan per kapita hingga merombak jenjang kepegawaian di lembaga pemerintahan.

Di hadapan anggota MPR dan belasan pimpinan negara sahabat, Jokowi menyebut target awalnya untuk melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah.

Jokowi berkata, pemerintahannya akan membuat basis program agar pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp27 juta per bulan, pada tahun 2045.

Jokowi mengatakan dengan capaian itu, Indonesia dengan secara tidak langsung akan masuk daftar lima negara ekonomi terbesar di dunia.

Jokowi mengatakan, di satu abad Indonesia merdeka, Indonesia semestinya telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Jokowi juga mengatakan Indonesia semestinya menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Jokowi menuturkan Itulah target kita bersama, mimpi kita di tahun 2045 produk domestik bruto menjadi US$7 triliun dengan kemiskinan mendekati 0 persen.